Bentuk Hak dan
Kewajiban Negara terhadap Hak-Hak Dasar Warga Negara
Hak dan kewajiban negara terhadap hak-hak dasar warga negara
pada dasarnya merupakan kewajiban dan hak warga negara tehadap negara. Beberapa
contoh kewajiban negara adalah kewajiban negara untuk menjamin sistem hukum
yang adil, kewajiban negara untuk menjamin hak asasi warga negara, kewajiban
negara untuk mengembangkan sistem pendidikan nasional untuk rakyat, kewajiban
negara memberi jaminan sosial, kewajiban negara memberi kebebasan beribadah.
Beberapa contoh hak negara adalah hak negara untuk ditaati hukum dan
pemerintahan, hak negara untuk dibela, hak negara untuk menguasai bumi air dan kekeyaan
untuk kepentingan rakyat.
Berikut ini adalah beberapa hak dan kewajiban negara terhadap
hak-hak dasar warga negara yang telah diatur di dalam UUD 1945:
Hak Negara:
- Hak untuk ditaati hukum dan pemerintahan. (pasal 27 ayat(1))
- Hak untuk dibela (pasal 27 ayat (3))
- Hak untuk dipertahankan (pasal 30 ayat (1))
- Hak untuk menguasai bumi, air dan kekayaan alam untuk kepentingan rakyat ( pasal 33 ayat (2) dan ayat (3))
Kewajiban Negara:
- Menjamin persaman kedudukan warga negara dihadapan hukum dan pemerintahan (pasal 27 ayat (1))
- Menjamin kehidupan dan pekerjaan yang layak (pasal 27 ayat (2))
- Menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan (pasal 28)
- Menjamin hak hidup serta hak mempertahankan hidup (pasal 28A)
- Menjamin hak mengembangkan diri dan pendidikan (pasal 28C ayat (1))
- Menjamin sisten hukum yang adil (pasal 28D ayat (1))
- Menjamin hak asasi warga negara (pasal 28I ayat (4))
- Menjamin kemerdekaan untuk memeluk agama dan menjalankan agama masing-masing (pasal 29 ayat (2))
- Menjamin pembiayaan pendidikan dasar (pasal 31 ayat (2))
- Menjamin pemberian jaminan sosial (pasal 34)
Pelanggaran Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Negara terhadap
Hak-Hak Dasar Warga Negara
Negara akan dapat berjalan dengan baik bila warga negaranya
mendukung. Ada beberapa hal yang merupakan kewajiban dari warga negara dan
sebaliknya ada beberapa hal yang menjadi kewajiban dari negara. Demikian pula
dengan hak, ada beberapa hal yang menjadi hak dari negara dan demikian pula ada
beberapa hak yang menjadi hak dari warga negara. Penjaminan hak dan kewajiban
antara negara dan warga negara terdapat dalam konstitusi negara, dalam hal ini
UUD 1945. UUD 1945 adalah konstitusi Republik Indonesia.
Kehidupan negara akan berjalan dengan baik, harmonis dan stabil
bila antara negara dan warga negara mengetahui hak dan kewajiban secara tepat
dan proporsional. Perlu disadari bahwa pelaksanaan hak adalah berkaitan dengan
kewajiban. Kedua-duanya harus seimbang dan serasi serta selaras. Penuntutan hak
oleh negara dan juga warga negara harus berimbang dengan kewajibannya. Tidak
mungkin orang hanya menutut haknya saja sedang kewajibannya diabaikan. Bila ada
orang yang hanya menuntut haknya saja maka akan pasti merugikan orang lain,
masyarakat bangsa dan negara.
Demikian pula orang yang hanya mengerjakan kewajiban saja tanpa
menharapkan hak maka juga akan merugikan orang lain, masyarakat bangsa dan
negara. Oleh karena itu, antara kewajiban dan hak harus dijalankan secara
bersamaan, tidak ada yang mendahului atau yang ditinggalkan dari yang lain.
Pelaksanaan Hak dan kewajiban yang tidak seimbang, berimbang dan
berat sebelah menimbulkan pertikaian, konflik, permusuhan dan kekerasan.
Nyatanya, didalam pelaksanaan hak dan kewajiban negara terhadap hak-hak dasar
warga negara tidak selalu berjalan dengan mulus. Masih sering kita temui
pelanggaran yang terjadi, terlebih didalam pelaksanan kewajiban negara terhadap
pelaksanaan hak-hak dasar warga negara. Berikut beberapa contoh pelanggaran
pelaksanaan hak dan kewajiban negara terhadap hak-hak dasar warga negara.
Didalam bidang hukum kita sering menemui terjadinya pelanggaran
pelaksanaan kewajiban negara terhadap hak dasar warga negara. Padahal, semua
warga negara sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama
tanpa diskriminasi. Apalagi konstitusi dasar negara kita, secara tegas
menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum (Rechtstaats).
Salah satu unsur yang dimiliki oleh negara hukum adalah
pemenuhan akan hak-hak dasar manusia (fundamental rights). Namun situasi
dan kondisi negara kita hari ini, justru semakin menjauhkan masyarakat,
terutama masyarakat miskin, dari keadilan hukum (justice of law). Masyarakat
miskin, marginal, terpinggirkan dan yang sengaja dipinggirkan, belum mempunyai
akses secara maksimal terhadap keadilan.
Bantuan hukum merupakan salah satu hak dasar warga negara. Hanya
yang menjadi permasalahan utama disini adalah, apakah bantuan hukum ini dapat
diperoleh dengan mudah (acces to abiality) oleh masyarakat atau tidak, termasuk
pada aspek jaminan ekonomisnya. Satu contoh sederhana dapat kita lihat dalam
penggunaan jasa advokat sebagai tenaga bantuan hukum formal (legal aid), yang
diakui dalam sistem hukum kita.
Begitu banyak masyarakat yang enggan menggunakan jasa advokat
ini karena dianggap terlalu mahal. Ibarat sistem pendidikan yang kian mahal
hari ini, sehingga akses masyarakat semakin terbatas, demikian pulalah yang
terjadi dalam sistem hukum kita hari ini. Bantuan hukum yang seharusnya menjadi
hak dasar warga negara, justru terasa jauh dari apa yang diamanahkan oleh
konstitusi dasar negara kita.
Didalam Undang-undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1)
menyebutkan bahwa, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan,
dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Ini
merupakan pijakan dasar dan perintah konstitusi untuk menjamin setiap warga
negara, termasuk orang yang tidak mampu, untuk mendapatkan akses terhadap keadilan
agar hak-hak mereka atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum
yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dapat diwujudkan dengan
baik. Posisi dan kedudukan seseorang didepan hukum (the equality of law) ini,
menjadi sangat penting dalam mewujudkan tatanan sistem hukum serta rasa
keadilan masyarakat kita.
Pada bagian lain, jaminan atas akses bantuan hukum juga
disebutkan secara eksplisit pada Pasal 28G ayat (1), yang menyebutkan bahwa,
“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan,
martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa
aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang
merupakan hak asasi”.
Hal tersebut semakin dikuatkan pada Pasal 28H ayat (2), yang
menyebutkan bahwa, “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus
untuk memperoleh kesempatan dan
Bukan hanya pelanggaran didalam melaksanakan kewajiban negara
saja yang terjadi, negara pun juga masih mengalami pelanggaran dalam memperoleh
hak-haknya. Masih banyak warga negara yang hanya menuntut agar negara memenuhi
kewajiban terhadapnya sebagai warga negara, tanpa memperdulikan apakah ia telah
memberikan hak-hak negara.
Sebagai contoh, negara memiliki hak untuk ditaati hukum dan
pemerintahannya, tetapi masih banyak warga negara yang tidak memenuhi hak
negara tersebut. Hal ini tercermin dari masih banyaknya kasus-kasus
disekeliling kita yang timbul akibat tidak ditaatinya hukum dan pemerintahan
negara.
Penegakan hak dan kewajiban negara terhadap hak-hak dasar warga
negara dimaksudkan untuk menjamin adanya kepastian agar pelaksanaannya dapat
berjalan dengan baik karena pada dasarnya hak dan kewajiban negara terhadap
warga negara merupakan kewajiban dan hak warga negara. Sehingga, kehidupan
negara akan berjalan dengan baik, harmonis dan stabil bila antara negara dan
warga negara mengetahui hak dan kewajiban secara tepat dan proporsional.
Berikut ini adalah beberapa cara yang dapat digunakan untuk
penegakan pelaksanaan hak dan kewajiban negara terhadap hak-hak dasar warga
negara:
- Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara.
- Menegakkan hukum secara adil, konsekuen, dan tidak diskriminatif.
- Meningkatkan kerja sama yang harmonis antarkelompok atau golongan warga negara agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing.
- Memperkuat dan melakukan konsolidasi demokrasi.
Isu yang sering muncul ke permukaan adalah pandangan para warga
negara yang menilai tidak adanya kepastian penegakan hak dan kewajiban negara
terhadap hak-hak dasar warga negara di negara ini berkaitan dengan anggapan
banyaknya pelanggaran terhadap hal tersebut. Itulah suara dari rasa keadilan
para warga negara yang perlu ditangkap oleh negara untuk dijadikan sebagai
motivasi dalam upaya penegakan hak dan kewajiban negara terhadap hak-hak dasar
warga negara.
Bagi warga negara juga
diharapkan adanya kesadaran untuk berpartisipasi secara aktif untuk membantu
terwujudnya penegakan pelaksanaan hak dan kewajiban negara terhadap hak-hak
dasar warga negara. Masalah penegakan pelaksanaan hak dan kewajiban negara
terhadap hak-hak dasar warga negara tidak semudah yang terlihat karena negara
tidak mungkin bekerja sendiri di dalam penegakan pelaksanaan hak dan kewajiban
negara terhadap hak-hak dasar warga negara, peran serta warga negara mutlak
diperlukan atau kita harus memilih tenggelam dalam keterpurukan akibat tidak
berjalan dengan baiknya pelaksanaan hak dan kewajiban negara terhadap hak-hak
dasar warga negara.
